Penyimpangan Pada Masa Orde Baru: Pelanggaran Pancasila dan UUD 1945

byPenulis
Kamis, 10 Oktober 2024 17:27

Masa Orde Baru merupakan era pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Meskipun awalnya pemerintahan ini berjanji untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, dalam praktiknya terjadi banyak penyimpangan. Berbagai tindakan pemerintah di masa itu justru berseberangan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru.

Penyimpangan Penting Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, berbagai pelanggaran terhadap prinsip Pancasila dan UUD 1945 menjadi sorotan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Orde Baru sering kali menggunakan kekuasaannya untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan dasar negara. Berikut adalah beberapa penyimpangan yang terjadi:

1. Manipulasi Pancasila

Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika bangsa, malah dimanipulasi untuk kepentingan politik oleh pemerintahan Orde Baru. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menciptakan citra bahwa pemerintahannya adalah representasi dari Pancasila. Ini membuat Pancasila mengalami distorsi dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai aslinya, melainkan digunakan untuk melegitimasi otoritarianisme.

2. Demokrasi Sentralistik

Orde Baru memperkenalkan sistem demokrasi yang berbeda dari demokrasi yang dijalankan pada masa sebelumnya. Dalam masa ini, demokrasi sentralistik diterapkan, di mana kekuasaan politik dipusatkan di tangan Presiden. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di bawah kendali pemerintah pusat, dan rakyat hanya sedikit memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Suara rakyat sering kali ditekan dan tidak mendapatkan tempat di dalam proses pengambilan keputusan.

3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Salah satu penyimpangan yang paling mencolok di masa Orde Baru adalah maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Soeharto cenderung mengandalkan jaringan pribadi dan keluarganya dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam bidang ekonomi. Banyak perusahaan besar dan sumber daya negara yang dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto. Hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan merusak sistem pemerintahan yang sehat dan transparan.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemerintahan Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengancam kestabilan negara. Kritik terhadap pemerintah sering kali direspon dengan represif, termasuk penangkapan aktivis, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Hal ini menjadi salah satu bentuk penyimpangan serius terhadap Pancasila, yang seharusnya menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.

5. Krisis Moneter 1997

Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menjadi titik puncak dari kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam mengelola ekonomi. Praktik KKN, serta kebijakan ekonomi yang tidak transparan, menyebabkan kejatuhan ekonomi yang sangat parah di Indonesia. Mata uang rupiah terjun bebas, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan gulung tikar. Krisis ini memicu gelombang protes besar-besaran yang akhirnya mengakhiri era Orde Baru dengan lengsernya Soeharto pada tahun 1998.

Dampak dari Penyimpangan Orde Baru

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama masa Orde Baru membawa dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi yang merajalela membuat banyak sektor kehidupan terhambat, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, praktik otoritarianisme juga meninggalkan trauma bagi masyarakat, terutama terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu.

Akhir dari Orde Baru

Krisis moneter tahun 1997 mempercepat kejatuhan Orde Baru. Tekanan dari rakyat yang semakin kuat membuat Soeharto tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari jabatannya pada Mei 1998. Ini menjadi akhir dari era yang penuh dengan penyimpangan dan membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia, di mana semangat demokrasi dan penegakan hukum kembali ditegakkan.

Itulah beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru yang berdampak besar pada perjalanan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat memahami pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar tidak diselewengkan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.